Banjarmasin Jadi Lokus Adaptation Fund, Kemenkes, PIAREA UNDP Bersama Dinkes Banjarmasin Lakukan Verifikasi Lapangan

  BANJARMASIN — Upaya memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim terus dilakukan di Kota Banjarmasin. Sebany...

 

BANJARMASIN — Upaya memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim terus dilakukan di Kota Banjarmasin. Sebanyak lima Puskesmas dan lima Program Kampung Iklim (ProKlim) menjadi lokus dalam rangka penyusunan proposal Adaptation Fund (AF) melalui kegiatan Formulation of Country Investment Projects. Kamis - Jumat (27-28/08).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pertemuan konsultatif subnasional yang melibatkan Kementerian Kesehatan, UNDP, dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Salah satu rangkaian kegiatan dilakukan melalui verifikasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi, kebutuhan, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi lokus.

Kota Banjarmasin memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah perkotaan yang padat penduduk, berbasis sungai dan lahan basah (low-lying riverine and wetland city). Kondisi tersebut membuat Banjarmasin memiliki kerentanan terhadap berbagai dampak perubahan iklim, seperti hujan ekstrem, luapan air pasang (banjir rob), genangan perkotaan, serta ancaman kabut asap akibat kebakaran lahan di musim kemarau.

Perubahan kondisi lingkungan tersebut juga dapat meningkatkan beban penyakit yang sensitif terhadap iklim (climate-sensitive diseases), termasuk demam berdarah (DBD), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta diare yang dapat berkaitan dengan kondisi sanitasi dan kualitas air. Situasi ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya ketika fasilitas kesehatan harus tetap memberikan pelayanan di tengah kondisi banjir maupun kejadian ekstrem lainnya.

Dalam penyusunan proposal Adaptation Fund, intervensi diarahkan pada tema “Sistem Kesehatan Tangguh Iklim melalui Integrasi Sanitasi Lingkungan, Adaptasi Komunitas, dan Inovasi Infrastruktur Kesehatan.”

Melalui kegiatan ini, dilakukan pemetaan kebutuhan secara komprehensif pada empat komponen utama. Pertama, sistem peringatan dini dan aksi cepat, yang mencakup kesiapan surveilans, SKDR, serta respons lokal terhadap penyakit yang sensitif terhadap iklim.

Kedua, ketahanan fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi kesiapan bangunan Puskesmas, rencana kontinjensi, ketersediaan cadangan air bersih dan listrik, hingga jalur rujukan ketika terjadi krisis iklim atau bencana.

Ketiga, WASH, sanitasi, dan pengelolaan limbah medis, dengan perhatian pada ketersediaan air minum yang aman, pengelolaan air limbah melalui IPAL, serta sistem pengelolaan limbah medis dan B3.

Keempat, pembiayaan dan kesiapan lokal, khususnya dalam memastikan efisiensi alokasi anggaran internal fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung kebutuhan investasi fasilitas yang mendesak.

Verifikasi lapangan pada lima Puskesmas diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dan kebutuhan fasilitas kesehatan dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan intervensi, pembiayaan, serta penguatan sistem kesehatan yang lebih adaptif.

Upaya ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas dalam menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, UNDP, dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, diharapkan terbentuk fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim, adaptif terhadap risiko, serta mampu menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banjarmasin.